TOPIKSULTRA.CPM, KENDARI — Pokja Free Palestine Network (FPN) Kendari menggelar aksi solidaritas Palestina pada Sabtu pagi, 8 Februari 2026. Aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga sekitar 09.30 Wita itu dimulai di Bundaran Tank Kota Kendari dan berakhir di Gerbang Wisata Toronipa.
Di Bundaran Tank, puluhan anggota FPN Pokja Kendari membentangkan spanduk bertuliskan “Tinjau Ulang Keikutsertaan Indonesia di ‘Dewan Perdamaian’ Trump.” Massa aksi juga membawa bendera Indonesia dan Palestina serta menunjukkan poster-poster dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Sekitar pukul 08.30 Wita, peserta aksi bergerak dari Bundaran Tank menuju Gerbang Wisata Toronipa bersama puluhan anggota komunitas sepeda GSCC (Gowes Sultra Cycling Community).
Setibanya di lokasi, peserta kembali membentangkan spanduk, bendera, dan poster. Masyarakat yang lewat juga diajak untuk membubuhkan tanda tangan dukungan pada poster yang disediakan.
Koordinator lapangan sekaligus Ketua FPN Pokja Kendari, Rahmawati Amin, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari aksi serentak Free Palestine Network yang digelar di sejumlah kota di Indonesia.
“Aksi ini merupakan bagian dari aksi serentak di beberapa kota di seluruh Indonesia oleh FPN. Aksi dilakukan pula di Jakarta, Bandung, Bogor, Jember, Surabaya, Makassar, Majene, Bau-Bau, dan Tarakan,” ujar Rahmawati, Sabtu, 8 Februari 2026.
Menurut Rahmawati, dalam seruan aksi nasional kali ini, Free Palestine Network menilai bahwa ketika keadilan dipermainkan dan perdamaian dipimpin oleh pelaku kezaliman, Indonesia tidak boleh diam.
“Oleh karena itu, kami menghalangi agar pemerintah Indonesia meninjau ulang keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Trump yang sarat kepentingan dan kelangsungan perjuangan Palestina,” tegasnya.
Sikap tersebut ditegaskan pula oleh Sekretaris Jenderal FPN, Furgan AMC, melalui siaran pers. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Donald Trump.
“Presiden Prabowo perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang membentuk Donald Trump,” kata Furgan.
Ia menjelaskan bahwa BoP bukanlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak memiliki mandat internasional yang sah.
BoP dibentuk sepihak oleh Donald Trump dengan piagam yang disusun sendiri, tanpa menyebut Palestina maupun Gaza sebagai subjek utama.
“Tidak ada satupun perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan tidak ada klausul yang menegaskan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Lebih anehnya lagi justru pelaku genosida Netanyahu malah masuk dalam struktur dewan perdamain tersebut di mana Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” ujar Furqan.
“BoP hanyalah cara Trump dan Netanyahu menjamin hasil genosida dan melanggengkan kolonialisme di bumi Palestina,” tegas Furqan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman, dalam orasinya menyoroti kronologi proses manipulasi perdamaian.
Ia mengungkapkan bahwa Trump sebelumnya mengajukan 20 poin gencatan senjata yang dinilai tidak adil karena tanpa sanksi bagi Israel dan justru menuntut pelucutan senjata pejuang Palestina.
Menurut Dina, narasi bahwa dana sekitar Rp17 triliun yang digunakan untuk rekonstruksi Gaza patut diperhatikan. Ia menyebut bahwa berdasarkan aturan BoP, dana tersebut merupakan biaya keanggotaan politik, bukan mekanisme kemanusiaan.
“Apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru akan disingkirkan dan dijadikan buruh murah, sementara mereka dipindahkan ke kamp Rafah yang diberi label ‘kota kemanusiaan’,” ujar Dina.
“Ini bukan rekonstruksi. Ini kolonialisme dengan wajah baru,” tegas Dina.
Dina juga mengkritik keras narasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dikemas dalam istilah “netral” dan “realistis”.
Menurutnya, netralitas dalam konflik antara penjajah dan yang berkuasa bukanlah solusi, melainkan bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat tertindas.
“Pemerintah Indonesia harus menarik diri dari forum internasional yang mengadakan perjuangan kemerdekaan Palestina,” pungkas Dina.
Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan seruan bersama dari massa FPN untuk menolak Board of Peace Trump, membela Palestina, serta menegaskan kembali komitmen terhadap Hak Asasi Manusia dan keadilan sejati.***
Tampilan Postingan: 8
About the Author
